Langsung ke konten utama

Skenario dibalik merebaknya beras sintetis di tengah masyarakat





Beredarnya beras berbahan plastic di masyarakat saat ini, bukanlah sebatas urusan beras berharga murah.  Tetapi sudah mengarah pada Skenario besar yang sangat criminal dan tersistematis. Sasaran akhirnya adalah melemahnya kesehatan masyarakat dalam kurun waktu yang sudah mereka rencanakan.
Karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, sudah barang tentu hamper seluruh masyarakat Indonesia akan mengalami penyakit yang tidak akan jauh berbeda satu dengan yang lainnya.  Mulai dari kanker, gagal ginjal, rusaknya pencernaan sampai pada kematian.
Bila melihat design dan produksinya secara massal, pastilah ini barang yang  diproduksi oleh pabrikan yang berada di luar Indonesia.  Dan semua juga tahu Negara mana yang sangat mudah melakukan penciplakan dan membuat pemalsuan barang, tentunya Negara Cina alias Thiongkok.
Tidaklah sulit bila Pemerintah serius menelusuri asal muasal sumber barang tersebut, dan siapa yang nantinya akan bertanggung jawab.
Ada beberapa Lembaga terkait yang menjadi pengontrol dan memiliki keterkaitan dengan masukknya barang tersebut.
1.       Kementerian Perdagangan sebagai Lembaga yang merekomendasi sumber barang dan siapa pemasoknya
2.       Bulog sebagai Lembaga yang mengajukan izin Import
3.       Perusahaan dalam Negeri yang juga menjadi Importir beras
4.       Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai sebagai lembaga yang mengontrol masuknya barang tersbut.
5.       Perusahaan daerah yang merupakan Perusahaan sebagai distributor penyuplai kebutuhan beras, seperti Food Station untuk Wilayah Jabodetabek, dll.
6.       Distributor dan Suplier beras ke Pedagang.
7.       BPOM merupakan Lembaga yang melakukan pengontrolan bahan makanan bagi masyarakat Indonesia.
 Tetapi kenyatannya kejadian seperti ini bisa terjadi, menjadi bukti kalau Pemerintah tak kunjung serius dalam melindungi kebutuhan pokok masyrakatnya.  Sementara BPOM memeiliki keterbatasan dalam mengontrol bahan makanan apapun yang masuk ke dalam negeri.
Bila ada yang mengatakan alasan mencari keuntungan sebesar besarnya dengan mengurangi biaya produksi beras dan membuat beras plastic tersebut, menurut hemat kami sangatlah jauh dari kenyataan.  Terbukti dengan berapa biaya mereka mendirikan pabrik tersebut dan melakukan penelitian dan pembuatan beras plastic tersebut.
Oleh karenanya kita harus kembali kemasalah hal yang sangat mendasar dan fundamental bahwa Kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh diserahkan ke pasar bebas.  Harus ada Peran Pemerintah secara Kelembagaan baik Bulog maupun Lembaga Pangan yang menanganinya secara langsung di bawah Presiden.  Sehingga semua bisa terkendali dan pengontrolannya penuh.  Tidak juga di bawah lembaga lain seperti di bawah BUMN seperti saat ini.
#STOP IMPORT BAHAN MAKANAN DARI CINA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NO.5 BURHAN SAIDI PARTAI PBB NO.19 CALEG DPRD DKI DAPIL 7 JAKARTA SELATAN

CALEG DPRD DKI DAPIL 7 JAKARTA SELATAN 2019                                                                        PARTAI PBB 19                                                                    NO. 5 BURHAN SAIDI. Profil Burhan Saidi Caleg DPRD DKI Partai Bulan Bintang (PBB) Nama : BURHAN SAIDI,HSB T/Tgl lahir : Banda Aceh, 9 Juni 1970 Suku : Minang Chaniago Pekerjaan : Wiraswasta Riwayat Pendidikan : SDN 054 Kasuari Deli Serdang Tamat 1984 (Kelas 1-2 SD di Al Ulum Medan Sumut 1977-1979, Kelas 3 di SD Rengas Condong Muara Bulian Batang Hari Jambi 1979-1980, Kelas IV-VI di SDN 054 Deli Serdang) SMPN 03 Muara Buli...

Surat kepada Yth: Pimpinan & Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta,  20 April 2013 Kepada Yth: Bapak/Ibu Pimpinan & Anggota Komisi VI DPR RI Di Tempat Dengan Hormat, Dalam surat ini  kami ingin menyampaikan masukan kepada Bapak/Ibu Pimpinan  & Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Permasalahan Revitalisasi Pasar pasar yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.  Adapun maksud dan tujuan kami adalah sebagai bahan masukan kepada Pimpinan & Anggota  Dewan Yang Terhormat dalam rangka menyikapi permasalah yang muncul dan langkah langkah  yang harus dilakukan  disetiap Revitalisasi Pasar pasar di Daerah. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka Pengucuran dana untuk Revitalisasi Pasar Tradisional/Pasar Rakyat. Dasar pemikiran kami adalah melihat dari kenyataan yang terjadi dilapangan. Dimana sejujurnya banyak hal yang sangat menyimpang dari laporan yang disampaikan oleh masing masing P...

Jeritan Petani yang tidak diperdulikan oleh Bangsanya sendiri

Indonesia Negara Agraris dengan Lahan yang luas dan subur. Tetapi Petani hidup dibawah garis kemiskinan, lahan mereka hilang dikuasai tengkulak dan lintah darat. Pembudidayaan Bibit tidak tersedia dengan harga terjangkau. Pupuk subsidi hilang karena penyediaan pupuk dilepas ke pasar. Yang akhirnya dikuasai oleh tengkulak dan pengumpul dengan harga yang sangat tinggi. Setelah panenpun mereka kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka. Karena Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan Departement terkait tidak serius melindungi para Petani dengan membantu memasarkan hasil pertanian mereka. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah serta Departement terkait berusaha mengawal mereka mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga Petani kita bisa hidup makmur, dan dipasaran tidak lagi bergantung kepada produk pertanian inport. Petitioning Menteri Pertanian Republik Indonesia Kementrian Pertanian Republik Indonesia: Lindungi Petani kita dari Kebangrutan & Kemiskinan Pen...