Langsung ke konten utama

Cina berencana merubah RUU tentang Aturan Perdagang Karbon terkait emisi rumah kaca & Pemanasan Global

Cina Rencana Menyelesaikan Perubahan Iklim RUU dalam Dua TahunBloomberg News - Apr 18, 2013
Cina berencana untuk menarik pengalaman dari tujuh pasar karbon regional seperti draft legislasi nasional yang baru dalam satu atau dua tahun, menurut ketua perunding iklim negara.
Bangsa, emitor gas rumah kaca terbesar terkait dengan pemanasan global, akan "secara aktif mempromosikan" undang-undang, Xie Zhenhua, wakil ketua di Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi, mengatakan kemarin di Beijing. "Shanghai dan Shenzhen berusaha untuk menetapkan aturan untuk perdagangan karbon," menyediakan keahlian bagi bangsa, katanya.
Cina, yang melampaui Jepang pada 2010 untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, berencana untuk memotong emisi karbon per unit output ekonomi sebesar 40 persen menjadi 45 persen sebelum tahun 2020 dan belajar dari upaya penetapan harga karbon di Korea Selatan, Australia dan Uni Eropa , kata Xie.
"Harga karbon tergantung pada upaya emisi-pemotongan," kata Xie. Harga Uni Eropa adalah "sangat rendah," mungkin karena mereka dialokasikan terlalu banyak kuota emisi ketika merancang pasar mereka. "Kami belajar pelajaran."
The Shanghai pertukaran karbon berencana untuk mengambil kembali tunjangan ketika harga karbon rendah dan menjual lebih banyak ketika mereka tinggi "untuk mempertahankan tingkat yang relatif stabil," kata Xie.
Undang-undang iklim nasional Cina akan memiliki efek mengikat, Charlie Cao, seorang analis yang berbasis di Beijing di Bloomberg New Energy Finance, mengatakan melalui telepon kemarin. "Ini akan membawa harapan yang stabil untuk investor di pasar karbon. Jika tidak, mereka tidak memiliki keyakinan. "
Cina meminta tujuh kota dan provinsi tahun lalu untuk mengatur topi regional dan program percontohan untuk hak emisi perdagangan. Negara menetapkan target untuk mengurangi pengurangan intensitas karbon dan konsumsi energi pada tahun 2015 untuk masing-masing kota dan provinsi, kata Xie. Jumlah total emisi karbon dapat diperkirakan dengan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, katanya.
China kemudian akan menetapkan kuota untuk emisi karbon dan mengalokasikan mereka ke perusahaan kunci, kata Xie. Shenzhen, dijadwalkan mulai tanggal 18 Juni akan menjadi yang pertama untuk memulai perdagangan emisi, dan Shanghai mungkin akan mengikuti tahun ini, katanya.
Untuk menghubungi staf Bloomberg News untuk cerita ini: Feifei Shen di Beijing pada fshen11@bloomberg.net
Untuk menghubungi editor yang bertanggung jawab untuk cerita ini: Reed Landberg di landberg@bloomberg.net

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NO.5 BURHAN SAIDI PARTAI PBB NO.19 CALEG DPRD DKI DAPIL 7 JAKARTA SELATAN

CALEG DPRD DKI DAPIL 7 JAKARTA SELATAN 2019                                                                        PARTAI PBB 19                                                                    NO. 5 BURHAN SAIDI. Profil Burhan Saidi Caleg DPRD DKI Partai Bulan Bintang (PBB) Nama : BURHAN SAIDI,HSB T/Tgl lahir : Banda Aceh, 9 Juni 1970 Suku : Minang Chaniago Pekerjaan : Wiraswasta Riwayat Pendidikan : SDN 054 Kasuari Deli Serdang Tamat 1984 (Kelas 1-2 SD di Al Ulum Medan Sumut 1977-1979, Kelas 3 di SD Rengas Condong Muara Bulian Batang Hari Jambi 1979-1980, Kelas IV-VI di SDN 054 Deli Serdang) SMPN 03 Muara Buli...

Surat kepada Yth: Pimpinan & Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta,  20 April 2013 Kepada Yth: Bapak/Ibu Pimpinan & Anggota Komisi VI DPR RI Di Tempat Dengan Hormat, Dalam surat ini  kami ingin menyampaikan masukan kepada Bapak/Ibu Pimpinan  & Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Permasalahan Revitalisasi Pasar pasar yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.  Adapun maksud dan tujuan kami adalah sebagai bahan masukan kepada Pimpinan & Anggota  Dewan Yang Terhormat dalam rangka menyikapi permasalah yang muncul dan langkah langkah  yang harus dilakukan  disetiap Revitalisasi Pasar pasar di Daerah. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka Pengucuran dana untuk Revitalisasi Pasar Tradisional/Pasar Rakyat. Dasar pemikiran kami adalah melihat dari kenyataan yang terjadi dilapangan. Dimana sejujurnya banyak hal yang sangat menyimpang dari laporan yang disampaikan oleh masing masing P...

Jeritan Petani yang tidak diperdulikan oleh Bangsanya sendiri

Indonesia Negara Agraris dengan Lahan yang luas dan subur. Tetapi Petani hidup dibawah garis kemiskinan, lahan mereka hilang dikuasai tengkulak dan lintah darat. Pembudidayaan Bibit tidak tersedia dengan harga terjangkau. Pupuk subsidi hilang karena penyediaan pupuk dilepas ke pasar. Yang akhirnya dikuasai oleh tengkulak dan pengumpul dengan harga yang sangat tinggi. Setelah panenpun mereka kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka. Karena Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan Departement terkait tidak serius melindungi para Petani dengan membantu memasarkan hasil pertanian mereka. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah serta Departement terkait berusaha mengawal mereka mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga Petani kita bisa hidup makmur, dan dipasaran tidak lagi bergantung kepada produk pertanian inport. Petitioning Menteri Pertanian Republik Indonesia Kementrian Pertanian Republik Indonesia: Lindungi Petani kita dari Kebangrutan & Kemiskinan Pen...